Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak alasan pemerintah yang mengklaim bahwa penambahan subsidi BBM akan memperberat beban APBN. Menurut partai tersebut, yang memperberat APBN justru belanja pemerintah sendiri.
Menurut Dolfie OFP, anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP, Pemerintah beralasan dengan menaikkan harga BBM Rp 1.500 per liter maka akan ada penghematan sebesar Rp 53 triliun. Namun, jumlah penghematan pada ujungnya dipakai juga untuk biaya belanja pemerintah.
"Kalau opsi yang kami pilih, kami tidak menambah belanja pemerintah, ini kita pakai untuk tambah subsidi. Rp 53 triliun penghematan itu uang rakyat. Disebutkan Rp 30 triliun untuk kompensasi dan Rp 23 triliun untuk belanja pemerintah. Itu kan uang rakyat. Adil enggak politik yang kayak gini? Ini bagi kami tidak adil. Oleh karena itu, kami menolak opsi satu," ujar Dolfie di ruang Fraksi PDIP, Selasa (27/3/2012).
Dolfie menjelaskan, Pemerintah memaksa hanya memberi Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG dan BBM. Konsekuensinya adalah pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang Pemerintah menaikkan harga BBM harus dihapus.
Keinginan Pemerintah ini, kata dia, berbeda dengan yang diajukan PDIP. Partai ini memilih subsidi BBM ditambah lagi sebesar Rp 42,2 trilliun, sehingga harga BBM tak perlu naik, tapi dana kompensasi kenaikan BBM dan tambahan belanja pemerintah dihilangkan.
"Kalau hanya untuk menutup kebutuhan subsidi BBM agar harga tidak naik, itu hanya perlu tambahan Rp 55 triliun. Kita punya uang kita Rp 134 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2012. Jadi itu bisa terpenuhi, kalau hanya mau menutup subsidi BBM. Tetapi pemerintah punya pikiran lain tentang ini," jelasnya.
Sementara itu, Theodorus Jacob Koekrits, yang juga anggota Banggar dari Faksi PDIP menyatakan itulah sebabnya pihaknya bersikeras agar kenaikan harga MMB tidak dilakukan. Penghematan APBN yang justru digunakan juga untuk belanja pemerintah menurutnya mengorbankan rakyat.
"Pemerintah silakan beralasan tapi kami berpihak pada rakyat. Oleh karena itu kami melihat kalau memang pemerintah mengatakan situasinya agak genting secara perekonomian langkah pertama yang harus perhatikan ya rakyat, bukan rakyat nya yang di korbankan," pungkasnya.
Sumber : Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar